Koreksi atau Ralat SPM

Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014  tanggal 11 Juni 2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satker yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut:

Koreksi Data Pengeluaran dan/atau Potongan Melalui SPM/SP2D

Koreksi data yang diajukan pada KPPN berupa:

  1. Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau
  2. Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D.

Persyaratan Koreksi/Ralat SPM:

Mengajukan surat permintaan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D kepada KPPN mitra kerja masing-masing. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan:

  1. Copy SPM dan Daftar SP2D/SP2D sebelum koreksi;
  2. SPM setelah koreksi;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran II Perdirjen 16 Tahun 2014;
  4. ADK Koreksi SPM.

Koreksi/perbaikan/ralat SPM tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan perubahan jumlah uang baik pada jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan, dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

KPPN akan meneliti/memeriksa koreksi/ralat SPM tersebut apakah benar dan dapat dilakukan sesuai PER-16/PB/2014. Bila koreksi/ralat SPM dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan Nota Penyesuaian. Bila koreksi/ralat SPM tidak dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan surat pengembalian atas koreksi/ralat SPM tersebut.

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi

Koreksi data setoran penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi juga  berpedoman pada PER-16/PB/2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *