Sejarah Singkat

kantorKPPN Mamuju secara resmi beroperasi sejak tanggal 3 April 2006. Faktor pendorong pembentukan KPPN Mamuju adalah karena adanya pemekaran daerah yaitu terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju pada tahun 2004. Sebelum KPPN Mamuju terbentuk, seluruh satuan kerja di Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam wilayah  pelayanan KPPN Majene.Oleh karena itu, kehadiran KPPN Mamuju mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di provinsi yang masih muda ini.

Pada awal berdirinya KPPN Mamuju menempati gedung kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.14, Mamuju. Gedung KPPN Mamuju ini adalah bekas Gedung Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Mamuju dengan kondisi kurang layak untuk sebuah kantor pelayanan modern.gkn

Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2010 dibangun Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju. Sesuai dengan namanya, Gedung Keuangan Negara Mamuju diperuntukkan bagi instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di Mamuju, termasuk KPPN Mamuju.

Mulai tanggal 06 Mei 2013 KPPN Mamuju resmi berpindah kantor dengan menempati Lantai 2  GKN Mamuju Jl.Soekarno Hatta Mamuju. KPPN Mamuju merupakan instansi pertama yang menempati GKN Mamuju, disusul KPP Pratama Mamuju pada awal Desember 2013 yang menempati lantai 1 dan kemudian disusul Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang telah resmi terbentuk dan beroperasi di lantai 3 pada awal tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Mamuju mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
  2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,
  3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, KPPN Mamuju mempunyai fungsi :

  1. Pengujian terhadap surat perintah membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ;
  3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. Penilaian dan pengesahan atas penggunaan uang yang telah disalurkan;
  5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
  6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
  9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
  11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
  12. Pelaksanaan kehumasan; dan pelaksanaan administrasi KPPN;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *